Negeri Salah Urus

“Orang Indonesia sudah tidak lagi tulus dalam bersikap. Baik elite maupun rakyat, di kota maupun di desa, ketika melakukan suatu tindakan hampir selalu ada pamrih. Di depan tampak ramah, seolah ikhlas dan penuh karya, tetapi sesungguhnya mereka memiliki tujuan tertentu atau tidak sepenuhnya ikhlas,” ujar Prof. Hyung Jun Kim, Guru Besar Antropologi Kangwon National University, Korea Selatan, ketika ditanya kesannya terhadap orang Indonesia (Republika, 17 Agustus 2017).

Sebagai seorang profesor antropologi, pendapat tersebut tentu dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Salah satu fokus kajian antropologi adalah manusia sebagai makhluk berbudaya, termasuk di dalamnya watak dan tabiat yang membentuk perilakunya. Karena itu, tidak salah jika saya bermaksud menjadikan pendapat Jun Kim tersebut sebagai pintu masuk pisau analisis refleksi ke-Indonesia-an kita, saat memperingati hari kemerdekaan yang ke-80 tahun (17 Agustus 1945 – 17 Agustus 2025).

Indonesia dan Korea Selatan memiliki latar belakang sejarah yang hampir serupa. Keduanya sama-sama pernah dijajah Jepang, dan sama-sama merdeka pada bulan Agustus 1945. Bedanya, Korea Selatan lebih dulu memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus, sedangkan Indonesia pada 17 Agustus.

Namun, perjalanan setelah merdeka menunjukkan nasib yang berbeda. Korea Selatan mampu melesat menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, sementara Indonesia masih terseok-seok. Negeri ginseng itu berhasil menata politik, memperkuat industri, serta membangun etos kerja masyarakatnya sehingga rakyat merasakan hasil pembangunan.  Sebaliknya, Indonesia seolah jalan di tempat. Elite politik kerap disibukkan dengan kepentingan kekuasaan jangka pendek, alih-alih merancang strategi besar untuk menyejahterakan rakyat. Prabowo Subianto dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya (2021) bahkan menyebut hanya sekitar 1 persen rakyat Indonesia yang benar-benar menikmati hasil kemerdekaan.

Data terbaru memperlihatkan bahwa betapa jauhnya jurang kesejahteraan kedua bangsa ini. Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita Korea Selatan pada tahun 2024 mencapai USD 36.624, sedangkan Indonesia hanya USD 4.960. Dengan kurs Rp 16.000 per dolar, pendapatan rata-rata orang Indonesia sekitar Rp 79,36 juta per tahun atau Rp 6,6 juta per bulan.  Sekilas angka itu tidak kecil, tetapi realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang mencolok. Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk si Kaya, Sepeda untuk si Miskin yang dirilis oleh Celios (Center of Economic and Law Studies) menemukan fakta mengejutkan: kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 50 juta rakyat biasa. Gambaran ini menunjukkan betapa kekayaan nasional terakumulasi pada segelintir elite, sementara mayoritas rakyat harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar.  Ketimpangan itu bukan sekadar angka statistik, melainkan kenyataan hidup sehari-hari yang ada di depan mata. Pada tanggal 8 Agustus lalu, saya menginap di SM Tower (hotel milik Muhammadiyah) Jogja. Pada pukul 04.00 menjelang subuh, 9 Agustus, saya berjalan kaki untuk salat subuh menuju Masjid Agung Kauman, yang jaraknya sekitar 500 meter.

Di Tengah jalan, saya menemukan dua orang yang tidur di pinggir jalan. Yang satu, tukang becak yang sudah sepuh itu tidur di becaknya, yang satunya anak muda “gembel” yang tidur di trotoar, di samping motor tuanya. Pemandangan itu menusuk hati: setelah 80 tahun merdeka, masih banyak rakyat yang tidur di jalan, hidup dalam kesusahan, tanpa jaminan kesejahteraan. Fenomena ini bukan hanya ada di Yogyakarta, melainkan di hampir semua kota besar di Indonesia. Lalu, di mana tanggung jawab negara yang seharusnya menyejahterakan rakyat?

Celios juga mencatat bahwa masyarakat miskin justru menanggung beban pajak yang lebih berat secara proporsional dibanding orang kaya. Ironisnya, kelompok elite sering kali menyimpan asetnya di luar negeri, menghindari kewajiban pajak yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial. Akibatnya, yang terjadi adalah lingkaran setan ketidakadilan: si miskin menanggung beban negara, sementara si kaya menikmati perlindungan dan fasilitas yang berlebih.

Salah Urus

Sebenarnya Indonesia bukanlah negeri miskin, melainkan negeri salah urus. Kekayaan alam berlimpah, sumber daya manusia melimpah, namun arah pembangunan tersandera oleh kepentingan elite politik. Orientasi jangka pendek, budaya pamrih, dan lemahnya keberpihakan pada rakyat menjadi penyebab utama mengapa bangsa ini tertinggal dari Korea Selatan, padahal berangkat dari titik sejarah yang hampir sama.

Bahkan Korea Selatan tidak memiliki kekayaan sumber alam sekaya Indonesia. Namun, berbekal tekad dan kesungguhan para elite politiknya, negeri itu berhasil membalik keterbatasan menjadi kekuatan. Mereka sadar, tanpa sumber daya alam yang melimpah, satu-satunya jalan untuk bertahan adalah dengan membangun manusia dan mengembangkan teknologi.  Indonesia sebaliknya. Negeri yang dianugerahi nikel terbesar dunia, emas berlimpah, hutan tropis luas, serta garis pantai yang kaya hasil laut, justru masih berkutat pada masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Kekayaan alam tidak dikelola dengan visi jangka panjang, tetapi dieksploitasi secara serampangan demi keuntungan jangka pendek segelintir kelompok.

Di tangan elite politik, negeri ini salah urus. Negara hanya dijadikan ajang transaksi untuk mengeruk konsesi keuntungan—baik politik maupun ekonomi—oleh para politisi dan pengusaha. Korupsi merajalela di segala penjuru, seolah telah menjadi hal yang biasa. Nepotisme tidak lagi dipandang sebagai aib, bahkan praktik persekongkolan jahat untuk mengeruk kekayaan alam dianggap sebagai sesuatu yang niscaya. Etika politik? Ia telah hilang, terlindas oleh keserakahan penguasa.  Inilah yang saya sebut sebagai “salah urus”. Negeri yang kaya akan segala potensi justru miskin visi. Negeri yang seharusnya berdiri tegak sebagai raksasa ekonomi, justru berjalan tertatih di bawah bayang-bayang kepentingan elite. Seperti kata Prof. Hyung Jun Kim, semua itu karena tidak ada ketulusan (politik) di negeri ini.

Penulis adalah peminat masalah sosial-politik. Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Boyolali