Polemik Bendera One Piece: Ketika Topi Jerami Melawan Merah Putih

Bendera bajak laut Topi Jerami (Straw Hat Pirates) adalah simbol utama dalam serial anime One Piece karya Eiichiro Oda. Bendera ini menampilkan tengkorak dengan senyum lebar, mengenakan topi jerami khas yang menjadi ciri tokoh utamanya, Monkey D. Luffy. Di dunia One Piece, simbol ini melambangkan kebebasan absolut, pemberontakan terhadap tirani, dan solidaritas antar sesama yang tertindas.

Namun, di dunia nyata, terutama di Indonesia, simbol ini dianggap mengganggu ketika digunakan dalam konteks kenegaraan. Banyak anak muda mengibarkan bendera ini berdampingan atau bahkan di atas Bendera Merah Putih, yang menurut pemerintah, merendahkan martabat simbol negara.

Fenomena pengibaran bendera One Piece bukanlah aksi iseng. Sebagian besar dilakukan oleh anak-anak muda dari generasi Z dan milenial, sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap kondisi sosial-politik di Indonesia. Banyak yang merasa bahwa simbol-simbol negara, termasuk Bendera Merah Putih, sudah kehilangan makna karena tidak lagi mencerminkan nilai keadilan, kesetaraan, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

Dalam konteks ini, bendera One Piece menjadi semacam “bendera alternatif” yang mereka rasa lebih representatif terhadap semangat perlawanan terhadap penindasan dan korupsi. Mereka melihat Luffy dan kawan-kawannya sebagai figur perjuangan melawan ketidakadilan yang tidak kalah relevan dibandingkan tokoh nasional.

Narasi ini mencuat di berbagai forum media sosial seperti X (Twitter), Reddit, hingga grup Telegram. Sayangnya, pesan ini tidak selalu diterima positif oleh publik yang lebih konservatif atau oleh negara yang merasa otoritas simboliknya diganggu.

Pada 3 Agustus 2025, Menteri HAM Natalius Pigai memberikan pernyataan resmi yang menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece, terutama ketika dilakukan bersama Bendera Merah Putih, adalah tindakan yang tidak pantas dan melanggar norma negara.

Pigai mengutip UU No. 24 Tahun 2009, khususnya Pasal 24, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada simbol apapun yang dikibarkan di atas atau sejajar dengan Bendera Negara. Ia juga merujuk pada kovenan internasional tentang hak sipil dan politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang memperbolehkan pembatasan hak berekspresi jika mengancam integritas nasional.

Dalam pandangannya, simbol anime tidak bisa disamakan dengan simbol ideologis atau nasional. Negara memiliki hak untuk menertibkan dan melarang bentuk ekspresi semacam ini jika dipandang bisa memicu kegaduhan sosial dan melemahkan identitas nasional.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan komentar yang lebih moderat. Ia mengatakan bahwa pengibaran bendera One Piece tidak akan dilarang total, kecuali jika tujuannya adalah menggiring masyarakat agar tidak mengibarkan Bendera Merah Putih saat peringatan HUT RI.

Namun Menkopolhukam Budi Gunawan lebih tegas. Ia mengingatkan bahwa penggunaan simbol asing dalam konteks nasional bisa berdampak buruk terhadap semangat kebangsaan, apalagi jika dilakukan serentak di berbagai wilayah. Pemerintah pun menyatakan akan menertibkan pengibaran bendera-bendera fiksi yang dilakukan dalam momen kenegaraan.

Namun larangan ini menuai protes dari berbagai pihak, terutama organisasi HAM seperti Amnesty International Indonesia. Direktur Amnesty, Usman Hamid, menyebut bahwa ekspresi seperti mengibarkan bendera fiksi adalah bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Menurut Amnesty, pemerintah tidak boleh menggunakan dalih “merusak stabilitas nasional” untuk mengekang suara anak muda, selama aksi tersebut tidak disertai kekerasan atau hasutan kebencian. Mereka mengingatkan agar negara tidak alergi terhadap kritik, bahkan ketika kritik itu datang dalam bentuk yang tak biasa seperti melalui simbol anime.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menduga bahwa ada gerakan terstruktur di balik pengibaran bendera ini. Menurut laporan yang ia terima, pengibaran serentak bendera One Piece di beberapa provinsi menjelang 17 Agustus bukan kebetulan semata, melainkan bagian dari manuver politik tertentu.

Namun anggota DPR dari PDIP menilai sebaliknya. Mereka justru melihat ini sebagai kritik kultural dari anak muda, yang lebih memilih bahasa simbolik daripada demonstrasi jalanan. Simbol Luffy menjadi medium untuk menyampaikan kegelisahan, bukan provokasi anti-nasional.

Pemerintah mengacu pada UU No. 24 Tahun 2009, khususnya Pasal 24, yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun.”

Sanksinya cukup berat, termasuk hukuman pidana jika dianggap melecehkan simbol negara. Pemerintah juga mengacu pada peraturan lain yang menyangkut penggunaan simbol asing dalam ruang publik, khususnya dalam konteks upacara nasional.

Pengibaran bendera One Piece terjadi di banyak tempat: dari atap rumah, halaman sekolah, bahkan mobil. Banyak yang mengunggah aksinya ke media sosial dengan tagar seperti #TopiJeramiUntukIndonesia, #OnePieceForJustice, atau #NegaraTanpaLuffy. Sebagian dari mereka menulis caption seperti:

“Kami lebih percaya Luffy daripada pemimpin kami sendiri.”

Viralitas ini membuat pemerintah semakin waspada. Beberapa lokasi bahkan didatangi aparat untuk menurunkan bendera dan memberikan teguran administratif kepada warga.

Fenomena ini menandai pergeseran cara anak muda Indonesia menyuarakan kritik sosial. Tidak lagi dengan demonstrasi jalanan atau tulisan panjang di koran, tetapi melalui simbol fiksi populer yang mudah dipahami dan dibagikan.

Namun di sisi lain, negara juga punya tanggung jawab menjaga kehormatan simbol kenegaraan, terutama di saat-saat penting seperti perayaan kemerdekaan.

Pertanyaan utamanya adalah: apakah negara siap berdialog dengan generasi muda yang memilih simbol berbeda untuk menyampaikan aspirasi? Ataukah simbol tersebut justru akan terus dianggap sebagai bentuk perlawanan yang membahayakan?