FIK UMS Matangkan Pendirian Program Profesi dan Doktor Kesehatan Masyarakat

PABELAN, MUHAMMADIYAHSOLO.COM- Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mematangkan persiapan pendirian Program Studi Profesi Kesehatan Masyarakat dan Program Doktor (S3) Kesehatan Masyarakat. Langkah ini ditujukan untuk memperluas jenjang pendidikan kesehatan sekaligus memperkuat kontribusi akademik melalui pendekatan multidisiplin.

Persiapan mencakup pemetaan sumber daya manusia (SDM), penyusunan kurikulum, ketersediaan fasilitas, penguatan mitra praktik, serta pemenuhan persyaratan Kolegium Kesehatan Masyarakat. FIK UMS juga memiliki modal akademik berupa akreditasi Unggul dari LAM-PTKes untuk Program Studi Kesehatan Masyarakat pada 2024 dan akreditasi internasional pada 2026.

Dekan FIK UMS, Prof. Umi Budi Rahayu, mengatakan seluruh tahapan perlu dipersiapkan secara terstruktur agar memenuhi standar yang ditetapkan.

“Kami ingin memastikan setiap tahapan persiapan berjalan secara terstruktur, mulai dari kesiapan akademik, sumber daya manusia, hingga dukungan fasilitas dan mitra praktik, agar pengembangan pendidikan kesehatan masyarakat di UMS dapat memenuhi standar yang ditetapkan,” ujarnya saat diwawancarai Jumat (23/10/2026).

Dari sisi SDM, Program Studi Kesehatan Masyarakat UMS memiliki tujuh dosen, terdiri atas dua doktor dan lima magister. FIK UMS juga telah menyiapkan tujuh calon dosen untuk menjadi koordinator blok kepaniteraan pada program profesi.

Dukungan praktik turut dipetakan melalui jejaring calon mitra yang meliputi sembilan rumah sakit, 14 puskesmas, 10 dinas kesehatan, tiga balai pelatihan, enam industri, tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta masyarakat di tujuh desa di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

Kesiapan institusi juga ditunjang sembilan laboratorium, sistem monitoring dan evaluasi, indikator kinerja utama (IKU), serta pemantauan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Pematangan rencana tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Dekan FIK UMS dan diikuti jajaran pimpinan, pengelola program studi, serta perwakilan Kolegium Kesehatan Masyarakat, Prof. Ede Surya Darmawan. Pertemuan ini membahas kesiapan institusi sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum proses pendirian kedua program berlanjut.

Perumusan Standar Kompetensi

Ede menekankan pentingnya pemenuhan standar Kolegium Kesehatan Masyarakat, terutama untuk program pendidikan profesi. Persiapan yang dibutuhkan antara lain kunjungan validasi, penyusunan kurikulum, sertifikasi pendidik profesi, serta perumusan standar kompetensi bersama Kolegium.

Kurikulum harus membekali mahasiswa dengan prinsip dasar dan kompetensi kesehatan masyarakat yang relevan dengan kebutuhan praktik profesional. Untuk mendukung hal tersebut, dosen perlu mengikuti pelatihan profesi yang mencakup pembelajaran daring selama dua hari, pembelajaran mandiri selama satu pekan, dan praktik luring selama tiga hari. Kolegium juga telah mengonfirmasi ketersediaan 14 buku ajar untuk mendukung pembelajaran.

Selain tenaga pengajar, tenaga kependidikan, fasilitas, dan prosedur operasional standar (SOP) juga perlu disiapkan secara terpadu.

Aspek kemitraan menjadi bagian lain yang dibahas. FIK UMS perlu memastikan adanya surat kesediaan mitra dan dokumen kerja sama yang jelas, seperti nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS). Dokumen tersebut perlu mencantumkan riwayat kerja sama dan diperbarui melalui adendum jika diperlukan.

Pelaksanaan praktik lapangan juga harus memperhatikan etika, program kesehatan masyarakat (public health program), koordinasi lintas profesi, serta pembagian peran antara instruktur pelaksana dan instruktur praktisi.

Dalam pembahasan administrasi, Ede menyampaikan UMS dan Universitas Ahmad Dahlan telah mengirimkan dokumen pengajuan program profesi dan sedang menunggu pembahasan berikutnya di tingkat Kolegium. Pertemuan Kolegium diperkirakan berlangsung pada November, kemudian dilanjutkan dengan agenda visitasi.

Adapun untuk program doktor, perguruan tinggi dapat mengajukan pendirian program S3 tanpa harus terlebih dahulu memiliki program S2 pada bidang yang sama di institusi tersebut. Ketentuan ini membuka peluang pengembangan pendidikan doktor kesehatan masyarakat dengan pendekatan multidisiplin.

Rapat pematangan tersebut menjadi tindak lanjut mandat Rektor UMS untuk mengembangkan pendidikan doktor di bidang kesehatan. Melalui persiapan akademik, kelembagaan, dan kemitraan, FIK UMS berupaya memastikan pendirian kedua program dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.