UMS Siap Dampingi Masyarakat Kelola Hutan Sosial Secara Produktif

PABELAN, MUHAMMADIYAHSOLO.COM — Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menjajaki peluang kerja sama dengan Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta guna memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung pelestarian lingkungan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan.

Wakil Rektor V UMS, Prof. Supriyono, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen UMS dalam mendampingi masyarakat yang telah memperoleh izin pengelolaan kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial.

Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta memiliki wilayah kerja yang mencakup Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Melalui program Kementerian Kehutanan, masyarakat memperoleh payung hukum untuk mengelola kawasan hutan secara legal.

“Harapan kita nanti UMS bisa mendampingi masyarakat yang sudah memiliki izin pengelolaan hutan tersebut untuk pemberdayaan masyarakat, baik petani, hasil produksi pertanian, pengolahan pascapanen, maupun aspek lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Ia menambahkan, kolaborasi antara UMS dan Balai Perhutanan Sosial telah memasuki tahap implementasi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang terjalin sebelumnya. “UMS dengan Balai Perhutanan Sosial sudah melakukan kerja sama, yang dibangun sudah masuk tahap implementasi,” katanya.

Penguatan Kapasitas Pengelola Hutan

Melalui sinergi tersebut, UMS diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan kapasitas masyarakat pengelola hutan sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya alam yang produktif, berkelanjutan, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Kepala Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta, Wahyudi Ardhianto, menyambut baik inisiatif kerja sama tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendampingi kelompok masyarakat penerima izin Perhutanan Sosial agar mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan.

Wahyudi menjelaskan Balai Perhutanan Sosial bertugas memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial.

“Setelah masyarakat mendapatkan akses legal untuk mengelola hutan, berbagai pihak dapat masuk untuk melakukan pendampingan. Perguruan tinggi, misalnya, bisa membantu kelompok-kelompok yang sudah mendapatkan izin tersebut sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” ungkapnya.

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menjajaki peluang kerja sama dengan Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta guna memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung pelestarian lingkungan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan. (Humas)

Menurutnya, keterlibatan akademisi sangat dibutuhkan, terutama dalam penguatan aspek ekonomi masyarakat. Kelompok pengelola hutan sosial tidak hanya memerlukan pendampingan dalam budidaya, tetapi juga pengembangan pemasaran, akses pasar, hingga penguatan kelembagaan usaha.

“Kalau dari teman-teman perguruan tinggi, khususnya bidang ekonomi, harapannya masyarakat yang mengelola hutan bisa memperoleh penghasilan yang lebih baik. Dari sisi pemasaran, market, maupun pengembangan usaha, ini menjadi ruang kolaborasi yang sangat potensial,” jelasnya.

Saat ini, di wilayah Jawa Tengah terdapat sekitar 147 izin Perhutanan Sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat. Melalui berbagai program pendampingan dan fasilitasi pemerintah, kelompok-kelompok tersebut terus didorong untuk mengembangkan sektor pangan, energi, dan komoditas unggulan berbasis kawasan hutan.

Meski demikian, Wahyudi menegaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga fungsi ekologis hutan. “Tujuannya memang untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi kami juga fokus mengembalikan fungsi hutan. Jangan sampai hanya orientasi ekonominya yang berkembang, sementara hutannya justru dilupakan,” katanya.

Ia berharap kerja sama dengan UMS dapat diwujudkan dalam berbagai program konkret, mulai dari penelitian, pengabdian masyarakat, hingga pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang melibatkan mahasiswa secara langsung dalam pendampingan masyarakat di kawasan Perhutanan Sosial.