ANTARA MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-41 DAN KE-48

 

Besok (Rabu, 31 Juli 2019) akan ada launching logo Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo. Insya Allah Muktamar Muhammadiyah ke 48 akan dilaksanakan pada 1 – 5 Juli 2020 di Kompleks Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Sebelumnya, pada tahun 1985 Muhammadiyah juga bermuktamar di tempat yang sama, yaitu Muktamar Muhammadiyah ke-41. Saat itu saya masih duduk di kelas 2 SMP Muhammadiyah Jepara. Bapak saya mengajak ke Solo sebagai penggembira Muktamar, sekaligus menengok kakak saya yang kuliah di UMS dan nyantri di Pondok Shobron. Itulah pengalaman pertama saya menyaksikan perhelatan Muhammadiyah tingkat nasional. Saat itu saya sangat kagum dan bangga dengan Muhammadiyah. Terbersit dalam hati kecil saya untuk bisa menjadi aktivis Muhammadiyah. Dan Alhamdulillah ternyata saya diberi kesempatan untuk bisa beraktivitas di Muhammadiyah hingga tingkat nasional.

Belakangan saya baru tahu bahwa Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo saat itu ternyata menjadi salah satu Muktamar yang sangat krusial dan genting. Muktamar ke-41 terpaksa harus diundur setahun lebih, dari 1983 menjadi 1985. Diundur bukan karena soal teknis atau soal biaya, tetapi karena soal prinsip. Saat itu Pemerintah Orde Baru meminta agar semua Ormas dan Orpol hanya menggunakan asas tunggal, yaitu Pancasila. Jika ada Ormas atau Orpol yang tidak memakai asas Pancasila maka akan dibubarkan dan dianggap illegal. Sebelumnya, Muhammadiyah menggunakan asas Islam dalam anggaran dasarnya. Oleh karena itu Muhammadiyah harus mengubah asasnya menjadi Pancasila. Ternyata ini tidak mudah dan terjadi perdebatan yang keras dan sengit. Mencantumkan asas Islam bagi Muhammadiyah adalah soal keyakinan dan niat. Muhammadiyah menyebut dirinya sebagai gerakan Islam dan menjadikan Islam sebagai dasar perjuangannya. Muhammadiyah bukan organisasi yang anti Pncasila dan tidak menganggap Pancasila bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun dengan mengubah asas Islam menjadi Pancasila, ada kekhawatiran jika hal tersebut akan mengurangi bahkan menghilangkan niat ke-Islaman Muhammadiyah. Tentu ini bukan masalah mudah dan sepele. Sebagian tokoh Muhammadiyah bahkan mengancam akan keluar dari Muhammadiyah jika akhirnya mengubah asasnya.

Sebagai Ketua (Umum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak AR Fachruddin harus berpikir keras agar tetap bisa menjaga persatuan Muhammadiyah, tetapi juga tetap bisa menyelesaikan persoalan asas tunggal tersebut. Akhirnya ditemukanlah jalan keluarnya. Muhammadiyah mencantumkan asas Pancasila. Namun dalam salah satu pasal di anggaran dasarnya (tentang identitas) disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam dan beraqidah Islam. Kemudian dalam maksud dan tujuannya Muhammadiyah menyatakan: Menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud Masyarakat Utama yang diridlai Allah SWT. Dalam sambutannya, Pak AR mengibaratkan bahwa berasas Pancasila ibarat seperti peraturan lalu lintas yang mewajibkan penggunaan helm dalam bersepeda motor. Menurut Pak AR, menggunakan helm adalah bagian dari ketaatan terhadap peraturan tanpa harus kehilangan identitas dan kepribadiannya.