Perlunya Riset Internal Mengukur Pengikut Muhammadiyah

Saat menutup Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah, Jumat (6/12/2024), di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, meminta Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diklitbang) PP Muhammadiyah untuk melakukan riset mengukur dinamika pengikut persyarikatan di Indonesia.

Haedar menyampaikan hal itu untuk memperoleh data dan informasi alternatif terkait hasil riset yang dilakukan Lembaga Riset Indonesia (LSI) pada 2023. Hasil riset LSI menunjukkan jumlah orang yang mengaku sebagai bagian dari Muhammadiyah turun drastis dari sebelumnya 9,5 persen pada 2005 menjadi 5,7 persen pada 2023. Sementara, orang yang mengaku menjadi bagian NU naik signifikan dari 27,5 persen pada 2005 menjadi 56,9 persen pada 2023.

Hasil riset LSI ini memantik diskusi menarik di persyarikatan. Kita seperti terkaget-kaget.  Benarkah hasil tersebut? Ada yang meragukan, ada yang cenderung membenarkan. Namun, terlepas sepakat atau tidak sepakat, kita perlu berterima kasih kepada LSI yang telah menyadarkan internal persyarikatan tentang fenomena jumlah pengikut organisasi yang didirikan Kiai Ahmad Dahlan pada 1912. Sebagian di antara kita tidak begitu perhatian terhadap dinamika pengikut organisasi keagamaan di Indonesia ini. Setidaknya, dengan temuan riset itu, di internal Muhammadiyah mulai berpikir serius tentang fenomena ini.

Selama ini, kita belum punya data pasti berapa jumlah pengikut Muhammadiyah atau orang yang mengaku sebagai orang Muhammadiyah. Pengikut Muhammadiyah tidak bisa hanya dilihat dari jumlah orang yang ber-KTM atau berkartu tanda anggota Muhammadiyah. Makna pengikut itu lebih luas daripada anggota yang memang tercatat secara administratif. Bisa kita tafsirkan, pengikut Muhammadiyah adalah orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari Muhammadiyah serta mengikuti manhaj (metode, cara, sistem berpikir) resmi persyarikatan. Seorang pengikut, tidak harus aktif secara organisatoris dalam struktur Muhammadiyah berikut organisasi yang berada di bawah naungannya, termasuk di amal usahanya, namun harus bermanhaj Muhammadiyah.

Informasi Penting

Saat ditanya Helmy Yahya tentang jumlah pengikut Muhammadiyah di channel Youtube, “Helmy Yahya Bicara”, Prof. Haedar tidak secara spesifik menyebut angkat. Dengan nada guyon, Haedar mengatakan, “Pokoknya orang yang kalau Idul Fitri ikut keputusan Muhammadiyah, ya berarti dia orang Muhammadiyah.”  Dari jawaban ini menyiratkan bahwa tidak mudah menghitung jumlah pasti pengikut persyarikatan.

Salah satu metode yang bisa dilakukan adalah melalui survei, jajak pendapat, maupun riset lainnya. Ide Ketua Umum PP Muhammadiyah di atas tentu menjadi hal yang patut kita renungkan. Hasil survei yang dilakukan oleh Muhammadiyah akan menjadi data dan informasi strategis berikut dinamika kepengikutan di Persyarikatan. Bagaimana pun, data hasil riset harus dibandingkan dengan data hasil riset pula. Ini semata-mata agar terjadi proses berdialektika secara elegan. Tidak boleh membantah hasil survei hanya menggunakan intuisi atau pernyataan-pernyataan subjektif lainnya.

Perlunya membuat riset alternatif ini karena Haedar Nashir masih ragu terkait temuan riset LSI. Dengan asumsi pengikut Muhammadiyah di Indonesia berjumlah 5,7 persen, sesuai data statistik jumlah umat Islam di Indonesia adalah 240 juta, maka bisa kita diperoleh angka 13,5 juta pengikut Muhammadiyah versi LSI. Haedar Nashir berargumen, jumlah tersebut tidak selaras dengan jumlah orang yang menerima layanan Muhammadiyah secara keseluruhan yang kian tumbuh jumlahnya. Selama ini Muhammadiyah menyediakan berbagai layanan ke publik, baik itu layanan pendidikan dari tingkat TK hingga perguruan tinggi, layanan kesehatan, layanan sosial-kemanusiaan, maupun layanan lainnya yang tidak bisa kita sebut satu persatu.

Kita yakin, Muhammadiyah sangat mampu melakukan riset seperti tersebut di atas. Secara metodologis, riset jenis survei ini tidak begitu sulit, simpleks (sederhana) saja.  Persyarikatan punya banyak pakar yang andal sebagai tim riset. Persyarikatan juga tidak akan kesulitan membiayai survei ini. Kita mengusulkan, riset yang dilakukan Majelis Diklitbang bisa dilakukan secara rutin, bisa setiap dua atau tiga tahun. Riset rutin ini untuk terus memantau dinamika pengikut persyarikatan yang bisa juga dikaitkan dengan variabel-variabel lainnya, sesuai kebutuhan kita. Orang Muhammadiyah sendiri yang mestinya jauh lebih paham jeroan persyarikatan sehingga bisa mendesain riset dengan metodologi yang jauh lebih baik.

Harapannya, mampu menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai basis pengambilan keputusan. Sehebat apa pun lembaga survei di luar sana, tetap ada unsur “subjektivitas” terkait tujuan riset, jumlah sampel, teknik pengambilan sampel, persebaran area sampel, termasuk bagaimana menyusun kuesioner yang kesemuanya itu perlu menjadi basis bagaimana menafsirkan angka-angka hasil survei produk LSI tersebut.

Kita tunggu saja kabar baik hasil riset Majelis Diklitbang ini…