Hukum, Demokrasi, dan HAM di Era Algoritma, UMS Kumpulkan Pakar Dunia dalam Short Course Internasional

PABELAN, MUHAMMADIYAHSOLO.COM — Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menyelenggarakan International Short Course 2026 bertema “Law, Politics, and Governance in the Algorithmic Age” selama enam hari, pada 4–9 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti 754 peserta dari 36 negara di kawasan Asia, Afrika, hingga Eropa.

Peserta berasal dari latar belakang beragam, meliputi 70 perguruan tinggi, 11 lembaga kolega, 6 instansi pemerintah, serta 2 sektor swasta. Komposisi peserta relatif seimbang dengan 53 persen laki-laki dan 47 persen perempuan.

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara daring melalui skema sinkronus dan asinkronus. Sesi interaktif dilakukan via Zoom Meeting, sementara pembelajaran mandiri difasilitasi melalui Learning Management System (LMS) berbasis MOOC (Massive Open Online Course).

Kegiatan diawali opening ceremony pada 4 Mei 2026, dilanjutkan pengenalan mekanisme pembelajaran melalui LMS MOOC serta pelaksanaan pre-test. Peserta kemudian mengikuti sesi akademik yang mencakup 10 topik strategis terkait perkembangan teknologi dan implikasinya terhadap hukum, politik, dan tata kelola global.

Strategi Internasionalisasi

Wakil Rektor V UMS, Prof. Supriyono, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari strategi internasionalisasi perguruan tinggi sekaligus respons terhadap dinamika global yang semakin kompleks. “International Short Course ini menjadi wadah pertukaran gagasan, dialog intelektual, serta kolaborasi lintas negara yang sangat penting dalam menghadapi tantangan global yang tidak dapat diselesaikan secara parsial,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Supriyono menegaskan proses pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas formal, tetapi juga melalui interaksi, pertukaran perspektif, dan jejaring akademik yang terbangun selama kegiatan berlangsung.

“Program ini juga menjadi wujud kolaborasi lintas disiplin di lingkungan UMS, yang melibatkan program studi hukum jenjang sarjana, magister, dan doktor, serta program studi hubungan internasional dan administrasi publik. Pendekatan multidisipliner ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu-isu global yang saling terhubung,” tegasnya.

Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menyelenggarakan International Short Course 2026 bertema “Law, Politics, and Governance in the Algorithmic Age” selama enam hari, pada 4–9 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti 754 peserta dari 36 negara di kawasan Asia, Afrika, hingga Eropa. (Humas)

Sepuluh topik yang dibahas mencakup berbagai dimensi dampak kecerdasan buatan. Pada aspek hukum dan kejahatan berbasis AI, Chetan Makundan dari Axxonet Research Laboratory membahas kejahatan berbasis AI dan pertanggungjawaban pidana, sementara Sébastien Lafrance dari Maqsut Narikbayev University, Kazakhstan mengulas pengaruh algoritma terhadap prinsip dan penegakan hukum.

Di bidang demokrasi dan tata kelola, Aidul Fitriciada Azhari dari UMS memaparkan dampak kecerdasan buatan terhadap demokrasi konstitusional. Jessielyn M. Abordo dari Visayas State University, Filipina membahas demokrasi partisipatif di era algoritma, sedangkan M.D. Enjat Munajat dari Universitas Padjadjaran mengulas tata kelola AI dan akuntabilitas publik.

Isu hak asasi manusia turut menjadi fokus utama. Pan Mohamad Faiz dari Mahkamah Konstitusi RI mengangkat perlindungan hak digital konstitusional, Jompon Pitaksantayothin dari Hankuk University of Foreign Studies, Korea Selatan membahas kebebasan berekspresi dan kesetaraan gender di media sosial, serta Yance Arizona dari Universitas Gadjah Mada menyoroti tantangan hak masyarakat adat di era algoritma.

Pada aspek perlindungan data dan hukum siber, Samet Tatar dari Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turki membahas perlindungan data pribadi dalam perspektif kecerdasan buatan, sementara Marja Azlima Omar dari Universiti Malaysia Sabah mengulas dinamika hukum siber internasional di era digital.