Hadapi Ancaman Siber, UMS Perkuat Sistem Keamanan Informasi

PABELAN, MUHAMMADIYAHSOLO.COM- Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) memperkuat tata kelola keamanan informasi melalui penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau Information Security Management System (ISMS). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan aset informasi di tengah meningkatnya penggunaan sistem digital dalam berbagai layanan perguruan tinggi.

Penguatan SMKI dibahas dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang BPH, Gedung Induk Siti Walidah Lantai 6 Sayap Selatan UMS, Senin (5/10/2026). Pembahasan mencakup pengelolaan aset informasi, pemetaan risiko, pengaturan hak akses, hingga persiapan penerapan ISO/IEC 27001:2022.

Konsultan ISO/IEC 27001:2022, Franciscus Martatko F., menjelaskan keamanan informasi memiliki cakupan lebih luas daripada sekadar keamanan teknologi. Menurutnya, seluruh aktivitas perguruan tinggi melibatkan informasi yang perlu dikelola dan dilindungi. “Implementasi ISO ini dinilai krusial karena menyangkut reputasi kampus, di mana seluruh aktivitas kampus pasti melibatkan aliran informasi,” ujarnya.

Ia mengatakan ancaman terhadap keamanan informasi dapat berasal dari berbagai sisi. Berbagai insiden keamanan siber yang terjadi di sejumlah institusi menunjukkan pentingnya pengelolaan risiko secara menyeluruh. Perkembangan Artificial Intelligence (AI) juga menghadirkan bentuk kerentanan baru yang perlu diperhatikan perguruan tinggi.

Franciscus menekankan keamanan informasi tidak dapat disamakan dengan cyber security. Cyber security merupakan salah satu bagian dari keamanan informasi yang memiliki cakupan lebih luas. “Keamanan informasi tidak sama dengan cyber security, cyber security hanyalah bagian dari keamanan informasi,” jelasnya.

Dalam pengelolaannya, keamanan informasi berpegang pada tiga prinsip utama yang dikenal sebagai CIA, yakni Confidentiality, Integrity, dan Availability. Ketiga prinsip tersebut menekankan perlindungan terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan.

Prinsip keamanan informasi juga berlaku pada aktivitas sehari-hari. Mengunci telepon seluler dengan PIN, tidak meninggalkan laptop dalam kondisi terbuka, serta membatasi akses dokumen sesuai kewenangan merupakan contoh penerapan keamanan informasi.

Karena itu, keamanan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab unit teknologi informasi. Seluruh individu di lingkungan kampus perlu menerapkan pola pikir berbasis risiko atau risk-based thinking dalam mengelola informasi. “Merupakan sebuah kesalahan jika menganggap keamanan informasi hanya menjadi tanggung jawab unit teknologi informasi seperti DSTI,” katanya.

Kelola Infrastruktur

Dalam konteks UMS, Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI) berperan sebagai technical custodian yang menyediakan dan mengelola infrastruktur. Sementara tanggung jawab terhadap keamanan aset informasi berada pada unit dan pemilik informasi masing-masing.

Pengelolaan keamanan tersebut perlu diawali dengan pemetaan aset informasi, pemilik data, proses bisnis, serta potensi risiko. Risiko selanjutnya dicatat dalam risk register, dilakukan risk assessment, kemudian ditentukan risk treatment dan kontrol yang sesuai.

UMS telah memiliki asset register sebagai salah satu langkah awal pemetaan aset informasi. Tahap berikutnya adalah memperkuat keterkaitan antara aset, proses bisnis, data owner, dan technical custodian.

Franciscus juga menyoroti pentingnya klasifikasi informasi dan pengaturan hak akses. Informasi dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat akses, seperti public, restricted, dan confidential. Dengan klasifikasi tersebut, tidak semua dokumen dapat diakses oleh seluruh pengguna.

Pengaturan hak akses dinilai penting untuk mencegah informasi yang seharusnya bersifat terbatas justru dapat diakses melalui sistem pencarian atau aplikasi tertentu.

Menurut Franciscus, penerapan SMKI tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran. Komitmen pimpinan dan kepemimpinan menjadi faktor penting dalam membangun sistem keamanan informasi. “Tim SMKI ini cuma dibutuhkan tekad dan leadership,” tegasnya.

Sejumlah dokumen pendukung penerapan SMKI di UMS telah disiapkan. Dokumen tersebut meliputi kebijakan keamanan informasi, metode penilaian risiko, asset register, risk register, risk treatment plan, Statement of Applicability (SoA), SOP dan prosedur, hingga evidence register, program audit internal, dan management review.

Tahap berikutnya adalah meninjau dan menyesuaikan dokumen tersebut dengan konteks serta kebutuhan UMS. Setelah proses pendampingan, tahapan dapat dilanjutkan dengan internal audit, management review, audit eksternal, hingga sertifikasi ISO/IEC 27001:2022.

Wakil Rektor IV UMS, Prof. EM Sutrisna.

Wakil Rektor IV UMS, Prof. EM Sutrisna, mengatakan keamanan data perlu menjadi perhatian seluruh pihak karena sistem digital telah menjadi bagian penting dari proses bisnis pendidikan di UMS.

Ia menyebut UMS pernah mengalami gangguan terhadap sistem digital sehingga penguatan mitigasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan keamanan informasi. “Makanya bahaya sekali informasi yang dibobol oleh hacker,” ujarnya.

Menurut Em Sutrisna, penguatan keamanan informasi tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Sejumlah risiko dapat dikurangi melalui perubahan perilaku, kebiasaan, kebijakan, serta pengaturan penggunaan sistem dan lisensi perangkat lunak. “Kita harus memanajemen, memanfaatkan dana yang terbatas itu untuk sistem IT. Tentu nanti kita harus merumuskan mitigasi,” jelasnya.

Direktur DSTI UMS, Bana Handaga, mengatakan program SMKI menjadi salah satu langkah awal DSTI untuk meningkatkan kualitas layanan digital melalui sertifikasi ISO/IEC 27001.

Menurutnya, meskipun sertifikasi tersebut bukan kewajiban bagi perguruan tinggi, penerapannya dapat menjadi nilai tambah sekaligus menunjukkan komitmen institusi dalam mengelola keamanan informasi. “Ini salah satu dari program DSTI yang memang awal, yaitu dalam rangka kita akan mencoba untuk meningkatkan kualitas layanan digital di universitas ini dengan cara sertifikasi,” ungkapnya.

Bana menegaskan keterlibatan lintas unit menjadi bagian penting dalam penerapan SMKI. DSTI menyediakan infrastruktur, sedangkan aset dan pemilik data tersebar di berbagai unit kerja.

Data akademik, keuangan, sumber daya manusia, penelitian, hingga layanan mahasiswa memiliki karakteristik dan risiko masing-masing sehingga pengelolaannya membutuhkan keterlibatan pemilik informasi di setiap unit. “Kenapa kita melibatkan hampir semua unit? Karena memang DSTI sebenarnya dalam hal ini hanya menyediakan infrastruktur, sedangkan pemilik data dan yang lain-lain itu sebenarnya malah di unit-unit terkait,” jelasnya.

Ia berharap pembentukan Tim SMKI dapat memperjelas pembagian peran setiap unit dalam menjaga aset informasi. Kebijakan keamanan informasi juga diharapkan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh lingkungan UMS.